Minggu, 22 April 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A.    Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Secara garis besar APBN terdiri dari :
  • dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
  • dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pengembangan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sumber Pembiayaan
1969/70 – 1992/93* (dalam miliar rupiah )
 

* Untuk tahun 1967/70 – 1991/92 adalah angka realisasi sesuai dengan UU APBN T/P tahun yang bersangkutan
** Termasuk saldo anggaran lebih
*** APBN

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri, masih cukup besar.

B.    Proses Penyusunan Anggaran

  • Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiskal dan bukan tahun masehi, sehingga proses penyusunan oleh Departemen atau Lembaga pamerintah Non Departemen sudah dimulai pada tanggal 1 April tahun yang bersangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.
  • DUK dan DUP diajukan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran DepKeu antara bulan Agt-Sept, dan akan diproses antara bulan Okt-Nov.
  • Bulan Desember akan ditentukan batas atas anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
  • Bulan Januari RAPBN akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang DPR guna mendapat persetujuan.
  • RAPBN akan dibahas bersama oleh DPR. Jika disetujui maka RAPBN tersebut, persetujuannya akan dituangkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran .../...
  • Selanjutnya anggaran yang disetujui  akan dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen atau Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.
 C.    Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :
  1. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam.
  2. Penerimaan pembangunan. Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.
D.    Perkiraan Pengeluaran

Secara garis besar sumber pengeluaran negara berasal dari :
a.   Pengeluaran rutin negara
•    Pengeluaran untuk belanja pegawai
•    Pengeluaran untuk belanja barang
•    Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
•    Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
•    Pengeluaran lain-lain
b.  Pengeluaran pembangunan
•    Pengeluaran untuk berbagai departemen/lembaga negara
•    Pengeluaran untuk anggaran pembangunan daerah
•    Pengeluaran pembangunan lainnya

E.    Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara


Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu :
1.  Penerimaan dalam negeri dari migas
•    Produksi minyak rata-rata per hari
•    Harga rata-rata ekspor minyak mentah
2.  Penerimaan dalam negeri di luar migas
•    Pajak penghasilan
•    Pajak pertambahan nilai
•    Bea masuk
•    Cukai
•    Pajak ekspor
•    Pajak bumi dan bangunan
•    Bea materai
•    Pajak lainnya
•    Penerimaan bukan pajak
•    Penerimaan dari hasil penjualan BBM
3.  Penerimaan pembangunan

Source:http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab5-anggaran_pendapatan_dan_belanja_negara.pdf

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.